Kutai Timur, Kaltimpoop.com — Anggota DPRD Kutai Timur dari Dapil V, Akhmad Sulaeman, menyoroti kembali dinamika usulan pembangunan di tingkat kecamatan yang kerap menimbulkan perdebatan antarwakil rakyat. Ia menegaskan bahwa permintaan pemerataan pembangunan memang penting, tetapi tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.
Sulaeman menjelaskan bahwa sebagian anggota dewan ingin setiap kecamatan memperoleh porsi pembangunan yang sama, meski kondisi dan prioritas masing-masing wilayah berbeda. “Artinya begini, ada beberapa dewan yang meminta keadilan, setiap kecamatan harus ada,” ujarnya. Menurutnya, tuntutan semacam itu wajar muncul, namun tetap perlu dikaji secara rasional agar tidak justru menghambat penentuan program yang paling mendesak.
Ia menekankan bahwa pembangunan tidak dapat disamaratakan hanya demi memenuhi persepsi keadilan. Ada wilayah yang membutuhkan intervensi cepat karena kondisi infrastrukturnya jauh tertinggal, sementara ada pula kecamatan yang sudah berada pada tahapan pengembangan. “Tapi kan namanya kebutuhan pembangunan kan tidak seperti itu,” tegas Sulaeman.
Legislator dapil pesisir ini menilai bahwa pendekatan berbasis kebutuhan harus menjadi dasar pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program. Menurutnya, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan hasil reses sebenarnya sudah cukup memberi gambaran tentang urgensi tiap wilayah, sehingga penentuan anggaran seharusnya mengikuti data tersebut, bukan sekadar pembagian yang merata di atas kertas.
Ia juga mengingatkan bahwa pemerataan bukan berarti membagi anggaran secara sama, tetapi memastikan setiap kecamatan mendapatkan perhatian sesuai kondisi dan tantangan yang mereka hadapi. Sulaeman mencontohkan beberapa wilayah di Kutim yang membutuhkan peningkatan akses jalan secara mendesak, sementara daerah lain lebih memerlukan fasilitas pendidikan atau perbaikan layanan dasar.
Lebih jauh, ia berharap seluruh pihak di DPRD bisa melihat pembangunan secara menyeluruh, bukan sekadar dari perspektif dapil masing-masing. Menurutnya, Kutai Timur hanya akan maju jika kebijakan anggaran diarahkan pada titik-titik yang paling berdampak bagi masyarakat luas.
“Kalau kita bicara pemerataan, ya dasarnya tetap kebutuhan masyarakat. Itu yang harus dilihat dulu,” pungkasnya.(Adv)
