Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Ahmad Vananzda, menilai masih banyak isu krusial yang terus menjadi keluhan masyarakat di berbagai wilayah Kota Tepian. Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi warga mencakup akses air bersih, listrik, infrastruktur, pendidikan, serta isu sosial yang belum terselesaikan secara optimal.
“Saya pikir kalau masalah hampir sama di seluruh wilayah Samarinda. Kita tidak lagi berbicara hanya soal daerah pemilihan (dapil), karena ketika kami turun dalam reses atau sosialisasi perda, permasalahannya hampir selalu sama,” ujar Vananzda.
Salah satu isu yang paling banyak dikeluhkan warga adalah sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Setiap tahun, kebijakan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan orang tua, terutama bagi mereka yang kesulitan mendapatkan sekolah yang diinginkan untuk anak-anak mereka. Selain itu, distribusi gas juga menjadi permasalahan, di mana alokasi tabung gas justru tidak seimbang dengan jumlah penduduk di suatu wilayah.
Selain masalah pendidikan dan distribusi energi, sektor kesehatan dan keamanan juga menjadi perhatian utama DPRD. Banyak warga mengeluhkan kurangnya fasilitas kesehatan di beberapa daerah serta meningkatnya kasus kejahatan yang membuat rasa aman di masyarakat berkurang. Meski demikian, Vananzda mengakui bahwa Pemkot Samarinda telah berupaya menangani berbagai persoalan tersebut.
“Pastilah Pemkot Samarinda sudah berusaha, tapi kan masyarakat juga tidak bisa langsung seratus persen puas,” ungkapnya.
Salah satu langkah konkret yang dinilai cukup efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat adalah Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya). Program unggulan yang dicetuskan oleh Wali Kota Andi Harun ini telah berjalan selama tiga tahun terakhir dan terbukti mempercepat proses bantuan kepada warga.
“Dulu sebelum ada Probebaya, masyarakat kesulitan mendapatkan bantuan, karena harus melalui banyak proses dan persetujuan dari wali kota. Sekarang, renovasi masjid, perbaikan drainase kecil, hingga bantuan bagi warga kurang mampu bisa langsung diberikan sesuai aturan yang berlaku,” jelas Vananzda.
Ke depan, DPRD Samarinda berkomitmen untuk terus mengawal implementasi berbagai kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah dan warga dinilai menjadi kunci utama dalam mengatasi berbagai permasalahan perkotaan. (*)
