SANGATTA – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur Achmad Junaidi B, mengingatkan agar Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi anak usia 0-23 bulan diberikan dengan data penerima yang akurat dan terintegrasi dalam sistem nasional.
“Data yang tepat sangat penting agar intervensi gizi bisa tersalurkan dengan baik dan mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat,” kata Junaidi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Internal Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim.
Selain itu, kata dia, sesuai arahan wakil bupati selaku Ketua TPPS Kutim, setiap kepala dinas mengampu minimal tiga anak stunting atau keluarga risiko stunting (KRS) berdasarkan data By Name By Address (BNBA). Hal ini dilakukan untuk memastikan pendekatan yang lebih personal dan tepat sasaran.
Ia menegaskan bahwa semua perangkat daerah harus terlibat aktif dalam TPPS selama memiliki tugas dan program yang bersinggungan dengan penanganan stunting. “Tidak ada perangkat daerah yang tidak terlibat. Semua harus ikut andil dalam menurunkan angka stunting,” tegasnya.
Rakor internal TPPS ini menjadi agenda penting pemerintah daerah untuk menyiapkan berbagai langkah strategis penanganan stunting di Kutim, mulai dari pembentukan Surat Keputusan (SK) TPPS periode 2025-2028, penentuan lokus stunting baru, hingga penguatan sosialisasi program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting).
Turut hadir perwakilan Dinas Kesehatan Kutim Hj. Irma Aryani yang memaparkan analisis lokus stunting terbaru. Ada pula Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPPKB, Ani Saida, memaparkan strategi sosialisasi program Genting sebagai bagian dari intervensi pencegahan stunting.
Rakor juga dihadiri oleh Ketua BAZNAS Kutim, Masnif Sofwan, perwakilan forkopimda, serta jajaran pemda terkait. Melalui kolaborasi multi pihak, pemerintah daerah Kutim optimistis dapat mempercepat penurunan stunting dengan sinergi program, alokasi anggaran yang tepat, dan pendampingan berbasis data.
(ADV/ProkopimKutim/KP)
